background

Login E-Licensing

Petunjuk

Masukkan username dan password anda dan Klik tombol lagin.

Jika anda belum memiliki akun, silahkan klik link daftar dibawah ini. Dan jika anda lupa dengan password anda silahkan klik link lupa password dibawah ini.


Daftar | Lupa password ?

IP ADDRESS ANDA :

IP Address : 23.20.65.255

BROWSER ANDA :
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Pelayanan dan Perizinan


Izin Stasiun Radio Satelit

  1. Dasar Hukum
    • UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
    • PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
    • PP No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Frekuensi dan Orbit Satelit
    • PP No. 28 Tahun 2005 mengenai PNBP di lingkungan Depkominfo
    • Kepmenhub No.20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
    • Kepmenhub No.21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
    • Permen Kominfo No.13 Tahun 2005 jo Permen Kominfo No.37 Tahun 2006
    • Permen Kominfo No.17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Frekuensi
    • Perdirjen Postel No.357 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Telekomuniikasi Menggunakan Satelit
    • Permen Kominfo No.19 Tahun 2005 tentang PNBP BHP Frekuensi Radio
  2. Ketentuan Umum

    Penyelenggaraan telekomunikasi menggunakan satelit dibagi menjadi dua kelompok yaitu penyelenggara satelit nasional dan penyelenggara satelit asing. Satelit nasional adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. Sedangkan satelit asing adalah satelit yang didaftarkan ke ITU bukan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.

    Penyelenggara satelit nasional diwajibkan memiliki ISR izin stasiun angkasa. ISR Izin stasiun angkasa diurus oleh penyelenggara satelit Indonesia (PT. Telkom, PT. Indosat, PT. PSN, dan PT. MCI). Sedangkan, pengguna satelit Indonesia tidak perlu mengurus izin stasiun radio dan tidak membayar BHP Frekuensi.



Barang Siapa Yang menggunakan frekuensi radio tanpa izin dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Undang - undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999