background
IP ADDRESS ANDA :

IP Address : 54.221.136.62

BROWSER ANDA :
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Pelayanan dan Perizinan


Type Approval

Perizinan di bidang Standardisasi Pos dan Telekomunikasi berupa sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Sertifikasi merupakan suatu proses permohonan, pengujian dan penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. Sertifikat sebagai bukti bahwa alat dan perangkat telekomunikasi telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

Dasar hukum dari kegiatan sertifikasi adalah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan petunjuk pelaksanaannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat. Tarif sertifikasi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Di dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan teknis tersebut meliputi persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, serta penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Persyaratan teknis dimaksudkan untuk:

  1. Menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi
  2. Mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi
  3. Melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi
  4. Mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional


Prosedur atau mekanisme sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut diatur antara lain tentang tata cara, persyaratan sertifikasi, pemohon dan kewajiban pemegang sertifikat.

Salah satu faktor penting dalam sertifikasi ini adalah pelabelan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat. Tujuan pelabelan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan pengawasan di pasar.

Referensi:
http://www.postel.go.id/utama.aspx?MenuID=4&MenuItem=4